Sofhian Mile Raih Penghargaan Presiden
Satu dari Empat Bupati Penerima Satya Lancana Kebaktian Sosial
LUWUK—Perhatian dan kepekaan Bupati Banggai, Sofhian Mile, terhadap
persoalan sosial mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat. Bupati
Sofhian Mile merupakan satu–satunya kepala daerah di wilayah Sulawesi
yang menerima penghargaan Satya Lancana Kebaktian Sosial (SLKS).
Selain empat orang bupati, ada sembilan orang lainnya yang dianugerahi penghargaan SLKS atas dedikasi dan komitmen mereka dalam urusan kemanusiaan dan usaha kesejahteraan sosial.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menko Kesra RI, Agung Laksono, mewakili Presiden RI, pada puncak acara peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Tahun 2013 di Lapangan Karebosi, Makassar, Sabtu (21/12).
Berdasarkan keputusan presiden RI Nomor 91/TK/Tahun 2013 Tanggal 16 Desember 2013, penghargaan itu diberikan kepada Bupati Banggai, Sofhian Mile, karena berjasa dalam lapangan perikemanusiaan melalui kebijakan yang dikeluarkan serta mengalokasikan anggaran untuk mendorong beberapa kegiatan. Antara lain mendorong dan menumbuhkembangkan kembali karang taruna, kepedulian terhadap terhadap anak yatim dan anak-anak terlantar serta lansia dengan memberikan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan mendasar serta pelatihan, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Menteri Sosial RI, Dr. Salim Segaf Aljufri, dalam sambutannya pada peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional di lapangan Karebosi, Makassar, Sabtu (21/12), menyatakan penyelesaian persoalan sosial harus mengacu pada parameter kesejahteraan yakni terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, hak sipil setiap warga terlindungi, kepastian ekonomi, mudahnya pelayanan dasar, serta terpenuhinya jaminan keberlangsungan hidup.
Mensos mengungkapkan bahwa Bangsa ini masih memiliki masalah sosial yang cukup besar disaat kesetiakawanan sosial kian memudar. Karena itu dia berharap peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional memicu kembali nilai–nilai kesetiakawanan sosial yang ada di masyarakat.
Mensos mencontohkan, penyandang masalah kesejahteraan seperti lansia terlantar telah mencapai angka 2,8 juta orang. Sementara Kementrian Sosial RI hanya mampu menangani 50 ribu lansia terlantar. Karena itu Kemensos berharap Gubernur, Bupati /Walikota, serta wakil–wakil rakyat dapat meningkatkan anggaran pada APBD untuk kesejahteraan sosial. Belum lagi anak terlantar yang mendekati 5 juta anak terlantar, wanita rawan sosial ekonomi yang jumlahnya mencapai 1 juta orang lebih, korban bencana alam, korban konflik sosial, komunitas adat terpencil yang angkanya 220 ribu KK. “Sebagian dari mereka belum merasakan menjadi bagian dari negeri tercinta ini,” katanya.
Karena itu, Menteri Sosial RI mengapresiasi pemerintah daerah yang turut mengucurkan anggaran yang berpihak pada kesejahteraan sosial, meskipun diakuinya belum mampu mengatasi masalah dengan tuntas.
Mensos berharap, berbagai program sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah akan memunculkan semangat kesetiakawanan sosial yang kian makin pudar.“Di lapangan masih banyak terlihat lansia terlantar yang pemulung, anak terlantar di jalanan, namun masih ada masyarakat yang mengatakan, ini bukan nenek saya, bukan ibu saya, bukan anak saya. Bahasa seperti itu membuat kita prihatin. Karena di masa mudanya, nenek yang terlantar itu bisa jadi telah memberikan konstribusi untuk Bangsa ini,” ujarnya.
Mensos berharap ada keperpihakan pemda melalui dana sharing APBD serta mendorong kepala daerah untik terlibat dalam penanganan masalah sosial. Mensos juga berharap penandatangan dokumen Makassar oleh 34 gubernur, akan menumbuhkan tekad serta memelihara, meningkatkan dan mempertahankan komitmen kesetiawakan sosial di daerah masing–masing.
Mensos berharap komitmen itu menjadi tonggak awal memertahankan semangat penanganan masalah sosial agar generasi ke depan lebih bermartabat.
Amatan Luwuk Post, selain dihadiri oleh Menko Kesra RI, HKSN dihadiri oleh Menteri Sosial Dr. Salim Segaf Aljufri, Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Pertanian, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD RI Irman Gusman. Turut hadir anggota–anggota DPR-RI, Gubernur Jambi, Gubernur Sulawesi Selatan, Wakil Gubernur Sulteng, Sudarto. Selain Satya Lancana Kebaktian Sosial (SLKS), Menteri Koordinator Kesejahteraan RI atas nama Presiden RI, juga mengungerahkan Tanda Kehormatan Republik, Satya Lancana Perintis Kemerdekaan dan Satya Lencana Karya Satya. (ris/lp)
Selain empat orang bupati, ada sembilan orang lainnya yang dianugerahi penghargaan SLKS atas dedikasi dan komitmen mereka dalam urusan kemanusiaan dan usaha kesejahteraan sosial.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menko Kesra RI, Agung Laksono, mewakili Presiden RI, pada puncak acara peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Tahun 2013 di Lapangan Karebosi, Makassar, Sabtu (21/12).
Berdasarkan keputusan presiden RI Nomor 91/TK/Tahun 2013 Tanggal 16 Desember 2013, penghargaan itu diberikan kepada Bupati Banggai, Sofhian Mile, karena berjasa dalam lapangan perikemanusiaan melalui kebijakan yang dikeluarkan serta mengalokasikan anggaran untuk mendorong beberapa kegiatan. Antara lain mendorong dan menumbuhkembangkan kembali karang taruna, kepedulian terhadap terhadap anak yatim dan anak-anak terlantar serta lansia dengan memberikan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan mendasar serta pelatihan, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Menteri Sosial RI, Dr. Salim Segaf Aljufri, dalam sambutannya pada peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional di lapangan Karebosi, Makassar, Sabtu (21/12), menyatakan penyelesaian persoalan sosial harus mengacu pada parameter kesejahteraan yakni terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, hak sipil setiap warga terlindungi, kepastian ekonomi, mudahnya pelayanan dasar, serta terpenuhinya jaminan keberlangsungan hidup.
Mensos mengungkapkan bahwa Bangsa ini masih memiliki masalah sosial yang cukup besar disaat kesetiakawanan sosial kian memudar. Karena itu dia berharap peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional memicu kembali nilai–nilai kesetiakawanan sosial yang ada di masyarakat.
Mensos mencontohkan, penyandang masalah kesejahteraan seperti lansia terlantar telah mencapai angka 2,8 juta orang. Sementara Kementrian Sosial RI hanya mampu menangani 50 ribu lansia terlantar. Karena itu Kemensos berharap Gubernur, Bupati /Walikota, serta wakil–wakil rakyat dapat meningkatkan anggaran pada APBD untuk kesejahteraan sosial. Belum lagi anak terlantar yang mendekati 5 juta anak terlantar, wanita rawan sosial ekonomi yang jumlahnya mencapai 1 juta orang lebih, korban bencana alam, korban konflik sosial, komunitas adat terpencil yang angkanya 220 ribu KK. “Sebagian dari mereka belum merasakan menjadi bagian dari negeri tercinta ini,” katanya.
Karena itu, Menteri Sosial RI mengapresiasi pemerintah daerah yang turut mengucurkan anggaran yang berpihak pada kesejahteraan sosial, meskipun diakuinya belum mampu mengatasi masalah dengan tuntas.
Mensos berharap, berbagai program sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah akan memunculkan semangat kesetiakawanan sosial yang kian makin pudar.“Di lapangan masih banyak terlihat lansia terlantar yang pemulung, anak terlantar di jalanan, namun masih ada masyarakat yang mengatakan, ini bukan nenek saya, bukan ibu saya, bukan anak saya. Bahasa seperti itu membuat kita prihatin. Karena di masa mudanya, nenek yang terlantar itu bisa jadi telah memberikan konstribusi untuk Bangsa ini,” ujarnya.
Mensos berharap ada keperpihakan pemda melalui dana sharing APBD serta mendorong kepala daerah untik terlibat dalam penanganan masalah sosial. Mensos juga berharap penandatangan dokumen Makassar oleh 34 gubernur, akan menumbuhkan tekad serta memelihara, meningkatkan dan mempertahankan komitmen kesetiawakan sosial di daerah masing–masing.
Mensos berharap komitmen itu menjadi tonggak awal memertahankan semangat penanganan masalah sosial agar generasi ke depan lebih bermartabat.
Amatan Luwuk Post, selain dihadiri oleh Menko Kesra RI, HKSN dihadiri oleh Menteri Sosial Dr. Salim Segaf Aljufri, Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Pertanian, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD RI Irman Gusman. Turut hadir anggota–anggota DPR-RI, Gubernur Jambi, Gubernur Sulawesi Selatan, Wakil Gubernur Sulteng, Sudarto. Selain Satya Lancana Kebaktian Sosial (SLKS), Menteri Koordinator Kesejahteraan RI atas nama Presiden RI, juga mengungerahkan Tanda Kehormatan Republik, Satya Lancana Perintis Kemerdekaan dan Satya Lencana Karya Satya. (ris/lp)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar