Jumat, 27 Desember 2013

Hotel Bintang Tiga

Hotel Aston Tawarkan Keindahan Bukit dan Laut


LUWUK- Saat roda pesawat menyentuh landasan di Bandara Syukuran Aminuddin Amir di Luwuk, Rabu (6/11/2013) siang, terlihat alat berat meratakan tebing di samping landasan yang kering kerontang. Meskipun baru melayani penerbangan dua maskapai setiap hari, namun Bandara Syukuran Aminuddin Amir mulai berbenah untuk mengantisipasi penambahan penerbangan.
Di mana Luwuk? Mungkin tidak semua orang tahu persis letak Luwuk. Namun, siapa sangka di Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah terdapat sebuah hotel bintang tiga yang ditempuh cuma 10 menit berkendaraan dari bandara yang berjarak 5 kilometer. Posisi hotel begitu strategis yakni di dataran tinggi, tepatnya di Jalan Mandapar, Kawasan Bukit Halimun, Tanjung Tuwis. Posisi hotel menghadap ke pantai. Itulah Hotel Aston Luwuk & Conference Center.

"Dulu ini kebun jagung, sekarang jadi hotel," kata Soenardi Sudartan, Dirut PT Nyiur Mas Mandiri, pemilik Hotel Aston Luwuk, saat bincang-bincang di beranda hotel, Rabu malam.

Soenardi pun mengisahkan pengalaman masa lalunya ketika pertama kali ke Luwuk tahun 1984 saat berprofesi sebagai dokter. "Dulu susah mencari penerbangan ke Luwuk, apalagi hotel," kata Soenardi yang juga dokter syaraf ini.

Berkat migas serta hasil bumi seperti kopra, cengkeh, pala dan kelapa, nama Luwuk semakin dikenal. Pekerja migas silih berganti berdatangan ke Luwuk dan mereka jelas membutuhkan tempat menginap. Di atas lahan seluas 7,8 hektare, Soenardi menggandeng Archipelago International mendirikan Hotel Aston di Luwuk pada Februari 2012 dengan investasi sekitar Rp 95 miliar.

Menurut Rachmad Basuki, General Manager Aston Luwuk, saat pertama kali tiba dan diberi tanggung jawab mengelola Hotel Aston Luwuk dirinya kaget. "Pertama datang, saya shock melihat kondisi Luwuk yang masih minim infrastruktur untuk menunjang bisnis perhotelan," katanya.


ARSIP ASTON LUWUK HOTEL AND CONFERENCE CENTERKamar di Aston Luwuk Hotel and Conference Center, di Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Namun, melihat potensi Luwuk yang kaya migas dan hasil bumi, Rachmad yakin kota Luwuk akan berkembang. Saat ini, kunjungan pegawai migas ke Luwuk terus meningkat. Itu bisa terlihat dari padatnya penumpang Wings Air dan Sriwijaya Air yang melayani rute Makassar-Luwuk setiap hari.
Peluang inilah yang hendak ditangkap Aston Luwuk. Meski sekarang para tamu didominasi kalangan bisnis, ke depan seiring dengan berkembangnya pariwisata Luwuk, tak tertutup kemungkinan untuk dikunjungi wisatawan.

Hotel yang mulai beroperasi awal Oktober 2013 ini memiliki 92 kamar dengan tipe superior, deluxe, junior suite dan presidential suite. Hotel ini memiliki tiga meeting room yang masing-masing mampu menampung 20-40 orang. "Selain itu kita memiliki ballroom untuk 1.200 orang," katanya.

Hal yang paling dibanggakan Soenardi adalah kolam renang yang ada di hotel ini. "Ini (kolam renang) merupakan satu-satunya di (hotel) Luwuk," ujarnya.

Rencana Soenardi ke depan adalah membangun Wing 3 dan Wing 4 sehingga jumlah kamar di Hotel Aston mencapai 135 kamar. "Grand opening direncanakan Desember mendatang," katanya.

Melihat potensi Luwuk, Soenardi yakin investasi yang telah ditanam akan kembali dalam waktu 7 tahun. Begitu juga Rachmad sangat optimistis Kota Luwuk akan berkembang di masa mendatang. Sampai sekarang di Luwuk baru ada satu sekolah pariwisata setingkat SMK. Untuk merekrut staf lokal bekerja di Aston Luwuk, Hotel Aston melakukan kerja sama dalam hal merancang materi pelajaran di SMK tersebut.

Sebagai hotel berbintang pertama di Luwuk, Rachmad pun sadar, Hotel Aston harus memiliki kelebihan dan keunggulan dibanding para pesaing yang siap-siap untuk mendirikan bisnis perhotelan. Rachmad pun tak khawatir dengan kompetisi bisnis perhotelan di Luwuk jika melihat potensi Luwuk yang mulai menggeliat. "Luwuk ini ibarat mutiara yang belum diasah," katanya. (sumber : KOMPAS.com)




 
 


Kamis, 26 Desember 2013

kasus korupsi dishubkominfo banggai

  Hitung Kerugian Negara, Jaksa Tunggu Audit BPKP

  

Taksiran Sementara Nilai Korupsinya Rp 500 Juta

LUWUK-Untuk perhitungan kerugian negara akibat korupsi yang terjadi di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Banggai, Kejaksaan Negeri Luwuk masih harus menunggu kedatangan tim BPKP. Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Iwan Gustiawan SH, Minggu (15/12) kemarin.
Kepada Luwuk Post, Iwan Gustiawan SH mengungkapkan saat ini pemeriksaan masih terus dilakukan Jaksa Penyidik. “Penyidikannya masih berjalan sambil menunggu tim dari BPKP turun untuk melakukan audit perhitungan kerugian,” terang Iwan.
Dikatakan, kerugian negara akibat korupsi yang terjadi dalam pungutan retribusi pelayanan pelabuhan kapal pada tahun 2011 hingga 2012 lalu, sesuai perhitungan sementara berkisar Rp 500 juta lebih. Namun, angka kerugian negara itu dimungkinkan bakal bertambah, sebab hasil temuan Kejari beberapa waktu lalu masih harus disesuaikan kembali dengan hasil audit tim BPKP nantinya. “Iya, ada kemungkinan nilai kerugian negara lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya,” kata pria yang gemar memancing ini.
Meskipun demikian, Iwan enggan berkomentar lebih terkait kemungkinan itu, menurutnya itu tetap harus menunggu hasil audit tim BPKP nantinya.(tim)

 

 

 

kota berair luwuk

Luwuk adalah ibu kota Kabupaten Banggai, yang berjarak sekitar 607 km dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Luwuk mempunyai moto "Luwuk Berair", yaitu kota yang "BERsih, Aman, Indah dan Rapi".

1. Luas dan Batas Wilayah

Kota Luwuk, yang terletak di pesisir Selat Pelang, merupakan ibu kota Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Total area dari kota ini adalah 101,43 km2, yang terdiri dari 23 kelurahan, dan 14 Desa. Dari total area ini, luas wilayah yang mendapat pelayanan kebersihan hanya mencapai 20,00 km2 (19,7 %).
Batas kota Luwuk adalah sebagai beriku :
  • Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Poh, Kecamatan Pagimana;
  • Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Peleng, Banggai Kepulauan;
  • Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lambangan, Kecamatan Luwuk Timur;
  • Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Lontiok, Kecamatan Nambo Bosa.
Secara etimologi, Luwuk dari asal kata Luwok, Huk, yang artinya "Teluk", sebelum jadi nama Kota Luwuk, tempat ini merupakan pelabuhan masyarakat Keleke, Asama Jawa dan Soho serta Dongkalan. Dalam perjalanan Pemerintahan, Luwuk ditetapkan menjadi pusat pemerintahan oleh Hindia Belanda tahun 1906, ibu kota Afdeling Sulawesi Bagian Timur, kemudian tahun 1908 dipindahkan ke Bau-Bau, Luwuk menjadi pusat wilayah Onderafdeling pada tahun 1924. Kampung pertama terbentuk dipesisir Luwuk (teluk), yaitu : 1. Kampung Asam Jawa, Kepala Kampung Pauh(1901-1926); 2. Kampung Soho, Kepala Kampung Toansi Pauh (1926-1963;) 3. Kampung Dongkalan, Kepala Kampung H.Kailo Sinukun (1940). Masuknya pemerintahan Jepang tahun 1942, Luwuk menjadi kota pemerintahan Jepang dengan nama "Bunken Kanrikan". Pada tahun 1943 Jepang memerintahkan raja Banggai terakhir H.Sjokuran Aminuddin Amir memindahkan Ibu Kota Kerajaan Banggai di Luwuk, dengan pangkat suco (raja)Banggai. Pada tahun 1952, Pemerintahan RI. menetapkan Luwuk sebagai Ibu Kota Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) Swapraja Banggai, dan pada tanggal 4 Juli 1952 Kota Luwuk ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten Banggai, berdasarkan UU RI. Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II di Sulawesi. (lihat Buku Sejarah Kabupaten Banggai, Haryanto Djalumang, Rajawali Press, Jakarta, 2012).
Kota Luwuk pada tahun 2013 terdiri dari :
  • Kecamatan Luwuk
  • Kecamatan Luwuk Utara
  • Kecamatan Luwuk Selatan
  • Kecamatan Nambo Bosa
Jumlah Kelurahan sebanyak 23 Kelurahan dan jumlah Desa sebanyak 14 Desa. Kota Luwuk pusat kegiatan Pendidikan, telah ada dua Universitas, yaitu Universitas Muhammadiyah Luwuk (Unismuh) dan Universitas Tompotika Luwuk (Untika). Akademi Keperawatan Luwuk, dan Akademi Normal Luwuk. Lembaga-lembaga non formal lainnya, adalah Gaja Madah Colege, Unhas Colege, Unstrat Coleg, LKP Widyagama dan Untad Coleg, serta Yayasan Pendidikan Insan Cita. Kota Luwuk merupakan pusat kegiatan keagamaan, Mesjid Pertama adalah Masjid Al Hikmah Soho (1920), dirintis oleh Toansi Pauh, Imam Talla, Lengkas, Djafili, Ustadz Ngadimin, kemudian Masjid Mutahidah Dongkalan (1930), yang dirintis oleh Habib Said Al Bakar, Habib Awad Al Bakar, H. Kailo Sinukun, H. Thalib, H. Kalia Makmur, H. Siradjuddin Datu Adam.dan lainnya. Gereja pertama adalah Gereja Bukit Zaitun (1943), perintisnya, Pandeta Tumbelaka, Mantiri. Sedangkan Pusat Pemerintahan berada di wilayah SOHO (1906 s/d 1963), Luwuk.

2. Sarana dan Prasarana

2.1 Ruang Terbuka Hijau

  • Jumlah taman kota : 6 taman kota
  • Luas keseluruhan taman kota : 2 Ha
  • Jumlah hutan kota : 1 hutan kota
  • Luas keseluruhan hutan kota : 0,5 Ha
  • Jumlah Jalur Hijau Pengaman (JHP) : 37 JHP
  • Luas keseluruhan JHP : 18 Ha

2.2 Jalan Umum

  • Arteri/Utama : 5,54 Km
  • Kolektor/Penghubung : 32,60 Km
  • Lokal/Lingkungan : 45,00 Km

3. Fasilitas

  1. Fasilitas Bandar Udara Bubung (sekarang nama Bandara sudah diganti nama Raja Banggai, yaitu Syukuran Aminuddin Amir) yang dilayani oleh [[[Sriwijaya Air]], Express Air, Wings Air, dan ke depan akan ditambah dengan Sky Air.
  2. Fasilitas pelabuhan kontainer dan penumpang di Teluk Lalong. Perusahaan pelayaran Mentari dan Tanto Intim Lines melayani muatan kargo, sementara Pelni melayani angkutan penumpang.
  3. Fasilitas perbankan yang dilayani oleh Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Danamon, Panin, Bank Sulteng, Bank Mega, Bank Muamalat, dan Mandiri Syariah.
  4. Fasilitas pendidikan tinggi: Universitas Tompotika Luwuk dan Universitas Muhammadiyah Luwuk.
  5. Surat Kabar harian Luwuk Post dan tabloid mingguan Media Banggai.

4. Demografi Penduduk

Suku asli kota Luwuk yakni suku Saluan (Keleke-Soho, Mangkian Piala-Dongkalan, Nambo, Simpoung), Balantak, dan Banggai (sebelum banggai menjadi kabupaten sendiri) Kota ini masuk dalam wilayah Kerajaan Banggai. Populasi kota Luwuk berjumlah 54.089 jiwa, dengan kepadatan kurang lebih mencapai 533 jiwa per km2. Dengan populasi seperti tersebut, kota Luwuk dikatagorikan sebagai kota kecil (20.001-100.000 jiwa).

5. Galeri

6. Pranala luar


Sofhian Mile Raih Penghargaan Presiden

Sofhian Mile Raih Penghargaan Presiden

Satu dari Empat Bupati Penerima Satya Lancana Kebaktian Sosial

 LUWUK—Perhatian dan kepekaan Bupati Banggai, Sofhian Mile, terhadap persoalan sosial mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat. Bupati Sofhian Mile merupakan satu–satunya kepala daerah di wilayah Sulawesi yang menerima penghargaan Satya Lancana Kebaktian Sosial (SLKS).
Selain empat orang bupati, ada sembilan orang lainnya yang dianugerahi penghargaan SLKS atas dedikasi dan komitmen mereka dalam urusan kemanusiaan dan usaha kesejahteraan sosial.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menko Kesra RI, Agung Laksono, mewakili Presiden RI, pada puncak acara peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Tahun 2013 di Lapangan Karebosi, Makassar, Sabtu (21/12).
Berdasarkan keputusan presiden RI Nomor 91/TK/Tahun 2013 Tanggal 16 Desember 2013, penghargaan itu diberikan kepada Bupati Banggai, Sofhian Mile, karena berjasa dalam lapangan perikemanusiaan melalui kebijakan yang dikeluarkan serta mengalokasikan anggaran untuk mendorong beberapa kegiatan. Antara lain mendorong dan menumbuhkembangkan kembali karang taruna, kepedulian terhadap terhadap anak yatim dan anak-anak terlantar serta lansia dengan memberikan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan mendasar serta pelatihan, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Menteri Sosial RI, Dr. Salim Segaf Aljufri, dalam sambutannya pada peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional di lapangan Karebosi, Makassar, Sabtu (21/12), menyatakan penyelesaian persoalan sosial harus mengacu pada parameter kesejahteraan yakni terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, hak sipil setiap warga terlindungi, kepastian ekonomi, mudahnya pelayanan dasar, serta terpenuhinya jaminan keberlangsungan hidup.
Mensos mengungkapkan bahwa Bangsa ini masih memiliki masalah sosial yang cukup besar disaat kesetiakawanan sosial kian memudar. Karena itu dia berharap peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional memicu kembali nilai–nilai kesetiakawanan sosial yang ada di masyarakat.
Mensos mencontohkan, penyandang masalah kesejahteraan seperti lansia terlantar telah mencapai angka 2,8 juta orang. Sementara Kementrian Sosial RI hanya mampu menangani 50 ribu lansia terlantar. Karena itu Kemensos berharap Gubernur, Bupati /Walikota, serta wakil–wakil rakyat dapat meningkatkan anggaran pada APBD untuk kesejahteraan sosial. Belum lagi anak terlantar yang mendekati 5 juta anak terlantar, wanita rawan sosial ekonomi yang jumlahnya mencapai 1 juta orang lebih, korban bencana alam, korban konflik sosial, komunitas adat terpencil yang angkanya 220 ribu KK. “Sebagian dari mereka belum merasakan menjadi bagian dari negeri tercinta ini,” katanya.
Karena itu, Menteri Sosial RI mengapresiasi pemerintah daerah yang turut mengucurkan anggaran yang berpihak pada kesejahteraan sosial, meskipun diakuinya belum mampu mengatasi masalah dengan tuntas.
Mensos berharap, berbagai program sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah akan memunculkan semangat kesetiakawanan sosial yang kian makin pudar.“Di lapangan masih banyak terlihat lansia terlantar yang pemulung, anak terlantar di jalanan, namun masih ada masyarakat yang mengatakan, ini bukan nenek saya, bukan ibu saya, bukan anak saya. Bahasa seperti itu membuat kita prihatin. Karena di masa mudanya, nenek yang terlantar itu bisa jadi telah memberikan konstribusi untuk Bangsa ini,” ujarnya.
Mensos berharap ada keperpihakan pemda melalui dana sharing APBD serta mendorong kepala daerah untik terlibat dalam penanganan masalah sosial. Mensos juga berharap penandatangan dokumen Makassar oleh 34 gubernur, akan menumbuhkan tekad serta memelihara, meningkatkan dan mempertahankan komitmen kesetiawakan sosial di daerah masing–masing.
Mensos berharap komitmen itu menjadi tonggak awal memertahankan semangat penanganan masalah sosial agar generasi ke depan lebih bermartabat.
Amatan Luwuk Post, selain dihadiri oleh Menko Kesra RI, HKSN dihadiri oleh Menteri Sosial Dr. Salim Segaf Aljufri, Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Pertanian, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD RI Irman Gusman. Turut hadir anggota–anggota DPR-RI, Gubernur Jambi, Gubernur Sulawesi Selatan, Wakil Gubernur Sulteng, Sudarto. Selain Satya Lancana Kebaktian Sosial (SLKS), Menteri Koordinator Kesejahteraan RI atas nama Presiden RI, juga mengungerahkan Tanda Kehormatan Republik, Satya Lancana Perintis Kemerdekaan dan Satya Lencana Karya Satya. (ris/lp)